Minggu, 05 Mei 2013

ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 ditetapkan arah kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, diantaranya:
  1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar.
  2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil.
  3. Mengoptimalkan peranan pemerintah untuk melakukan regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan.
  4. Mengembangkan kehidupan yang layak, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.
  5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan secara maksimal sektor-sektor unggulan setiap daerah.
  6. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis.
  7. Mengembangkan kebijakan fiskal.
  8. Mengembangkan pasar modal yang sehat , transparansi dan efisien.
  9. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri untuk kegiatan ekonomi produktif.
  10. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi.
  11. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien dan produktif.
  12. Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan, dan profesional.
  13. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi dan Badan Usaha Milik Negara.
  14. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal.
  15. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah.
  16. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara transparan dan produktif.
  17. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi, listrik, dan air bersih.
  18. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu.
  19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan, dan pembelaan tenaga kerja.
  20. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi bangsa sendiri.
  21. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
  22. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna meningkatkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.
  23. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengurangi defisit negara melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi, dan pinjaman luar negeri secara bertahap.
  24. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta.
  25. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan.
  26. Melakukan negosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan lainnya, dan negara donor.
  27. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor.
  28. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum.

Beberapa arah kebijaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia tersebut di atas menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tersebut merupakan rangkaian upaya pembangunan sektor ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia untuk keluar dari keterpurukan ekonomi.
SUMBER : http://www.sarjanaku.com

PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Pembangunan Ekonomi di Indonesia - Dalam laporan-laporan internasional banyak dijumpai konsep “economic growth”. Konsep tersebut dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan sebagai adanya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi berarti pertumbuhan kapasitas produksi dalam perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Secara matematis definisi ini menyiratkan gerakan keluar dari kurva kemungkinan produksi dalam perekonomian.

Menurut Meier dan Baldwin (dalam Safril, 2003:142) bahwa “Pembangunan ekonomi adalah suatu proses, dengan proses itu pendapatan nasional real suatu perekonomian bertambah selama suatu periode waktu yang panjang”.
  
Hal senada dikemukakan pula oleh Djojohadikusumo (1991) bahwa “Pembangunan ekonomi adalah usaha memperbesar pendapatan per kapita dan menaikkan produktivitas per kapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah skill”.

Bila dianalisa lebih lanjut diperoleh beberapa kesimpulan umum tentang pembangunan ekonomi, sebagai berikut:
  1. Pembangunan ekonomi diarahkan pada perubahan stuktural yang bersifat kualitatif.
  2. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan out put yang lebih banyak, tetapi juga terdapat perubahan dalam lembaga dan teknik produksi maupun skill dalam menghasilkan output.
  3. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan-perubahan dalam struktur output sebagai akibat adanya alokasi input pada sektor perekonomian.
 Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada kehidupan perekonomian yang lebih baik bagi masyarakat suatu bangsa.


SUMBER : http://www.sarjanaku.com

INFLASI MENJADI SALAH SATU MASALAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi dan perekonomian Indonesia sangat saling berkaitan. Apabila tingkat inflasi tinggi, sudah dipastikan akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dimana akan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Inflasi di Indonesia diumpamakan seperti penyakit endemis dan berakar di sejarah. Tingkat inflasi di Malaysia dan Thailand senantiasa lebih rendah. Inflasi di Indonesia tinggi sekali di zaman Presiden Soekarno, karena kebijakan fiskal dan moneter sama sekali tidak prudent (“kalau perlu uang, cetak saja”). Di zaman Soeharto, pemerintah berusaha menekan inflasi - akan tetapi tidak bisa di bawah 10 persen setahun rata-rata, antara lain oleh karena Bank Indonesia masih punya misi ganda, antara lain sebagai agent of development, yang bisa mengucurkan kredit likuiditas tanpa batas. Baru di zaman reformasi, mulai di zaman Presiden Habibie maka fungsi Bank Indonesia mengutamakan penjagaan nilai rupiah. Tetapi karena sejarah dan karena inflationary expectations masyarakat (yang bertolak ke belakang, artinya bercermin kepada sejarah) maka “inflasi inti” masih lebih besar daripada 5 persen setahun


SUMBER : http://id.wikipedia.org

PEREKONOMIAN INDONESIA

Tanda-tanda perekonomian mulai mengalami penurunan adalah ditahun 1997 dimana pada masa itulah awal terjadinya krisis. Saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar pada level 4,7 persen, sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang 7,8 persen. Kondisi keamanan yang belum kondusif akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Mungkin hal itulah yang terus diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini sangat berhubungan dengan aktivitas kegiatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan negara serta pertumbuhan ekonominya. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan menjanjikan harapan bagi perbaikan kondisi ekonomi dimasa mendatang. Bagi Indonesia, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka harapan meningkatnya pendapatan nasional (GNP), pendapatan persaingan kapita akan semakin meningkat, tingkat inflasi dapat ditekan, suku bunga akan berada pada tingkat wajar dan semakin bergairahnya modal bagi dalam negeri maupun luar negeri.

Namun semua itu bisa terwujud apabila kondisi keamanan dalam negeri benar-benar telah kondusif. Kebijakan pemerintah saat ini di dalam pemberantasan terorisme, serta pemberantasan korupsi sangat turut membantu bagi pemulihan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi menggambarkan kinerja perekonomian suatu negara akan menjadi prioritas utama bila ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa aktivitas ekonomi sedang berlangsung dengan baik pada negaranya.


SUMBER : http://id.wikipedia.org

Sabtu, 16 April 2011

Tugas 4

Analisis Aktivitas Pendanaan

Identifikasi pos yang diperlakukan sebagai penyesuaian periode lalu.

jawaban :
1. Kewajiban
- Kewajiban lancar
- Kewajiban tak lancar

Dikarenakan kewajiban merupakan kalim terhasap perusahaan, kita memerlukan keyakinan bahwa pwerusahaan mencatatnya. Pencatatan ini meliputi pengungkapan jumlah dan tanggal jatuh tempo, termasuk kondisi, halangan, dan batasan yang diberlakukan pada perusahaan. Jika kewajiban dinyatakan lebih rendah dari seharusnya karena beban yang lebih rendah atau ditangguhkan

2. Sewa Guna Usaha
Insentif bagi lesse untuk menstrukturkan sewa guna usaha sebagai operating lease terkait dengan dampak operating lease terhadap neraca dan laporan laba rugi. Dampak pada laporan keuangan ini adalah :
- Operating lease menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan pendanaan sewa guna usaha dalam neraca.
- Operating lease menyediakan aktiva lebih rendah dari seharusnya.
- Operating lease menunda pengakuan beban disbanding dengan capital lease.
- Operating lease menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan porsi pembayaran pokok yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dalam neraca.
- Operating lease memasukkan bunga dalam beban sewa.

Dikarenakan klasifikasi sewa guna usaha berdampak pada laporan keuangan dan rasio , analis harus membuat penyesuaian terhadap laporan keuangan sebelum melakukan analisis. Banyak analis mengoversi seluruh iperating lease menjadi capital lease. Analisis yang lain lebih efektif.

Jumat, 18 Maret 2011

Tugas 3

Pertanyaan 1-2

Jelaskan tentang pernyataan berikut:
Analisis laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari analisis bisnis.


Jawaban:

Analisis laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dan bagian penting dari analisis bisnis yang lebih luas. Sedangkan analisis bisnis itu sendiri merupakan proses evaluasi prospek ekonomi dan risiko perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi keuangan dan kinerjanya.

Analisis laporan keuangan merupakan kumpulan proses analisis yang merupakan bagian dari analisis bisnis. Proses terpisah ini memiliki kesamaan dalam hal penggunaan informasi laporan keuangan, dalam berbagai tingkatan, untuk kepentingan analisis. Walaupun laporan keuangan berisi informasi tentang rencana bisnis perusahaan, analisis lingkungan bisnis dan strategi perusahaan kadang kala dipandang di luar analisis laporan keuangan yang konvensional. Tetapi sebagian besar setuju bahwa penilaian, yang memerlukan ramalan, merupakan bagian dari analisis laporan keuangan. Karenanya, analisis laporan keuangan seharusnya dipandang sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari analisis bisnis dan seluruh komponen analisisnya. Pada saat yang sama, cakupan analisis laporan keuangan penting untuk dipahami.

Sabtu, 12 Maret 2011

JAWABAN (tugas 2-2 bag. b)

JAWABAN, SOAL 2-2
(Netralitas Pengukuran Laporan Keuangan)

b. Identifikasikan contoh dari kurangnya netralitas pada laporan akuntansi.

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Pada laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain dan menjadikan suatu laporan keuangan yang tidak netral.

SUMBER : akuntansibisnis.wordpress.com





JAWABAN (tugas 2-2 bag. a)

JAWABAN, SOAL 2-2
(Netralitas Pengukuran Laporan Keuangan)

a. Jelaskan mengapa netralitas merupakan kualitas laporan keuangan yang penting.

Informasi akuntansi harus netral, atau tidak memihak yang memberikan dampak pada perilaku para pengguna informasi. Oleh karena informasi akuntansi memberi pengaruh terhadap lingkungannya, maka dipandang penting bahwa informasi akuntansi harus bersifat netral atau tidak bias. Sementara, laporan keuangan terdukung pada satu konsekwensi ekonomi umum, seperti alokasi sumber kekayaan, oleh karenanya informasi harus bersifat netral dari segala konsekwensi lainnya. Sebagai contoh, laporan keuangan tidak harus terdukung oleh pencapaian tujuan ekonomi khusus, seperti peningkatan usahausaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan.

Tugas 2

SOAL 2-2
(Netralitas Pengukuran Laporan Keuangan)

Pelaporan akuntansi dapat dipetakan sebagai berikut :

Informasi tidak mungkin netral-karenanya tidak mungkin diandalkan-jika dipilih ataw disajikan yang bertujuan menimbulkan suatu dampak tertentu dala perilaku manusia. Kualitas netral inilah yang membuat suatu peta menjadi andal ; dan difat penting akuntansi menurut saya adalah peta. Akuntansi merupakan pemetaan keuangan. Semakin baik peta tersebut, semakin lengkap ia mewakili fenomena kompleks yang sedang dipetakan. Kita tidak dapat melihat suatu peta melalui dampak perilaku yang ditimbulkannya. Distribusi kekayaan alam atau curah hujan yang diperhatikan pada suatu peta dapat menyebabkan populasi berubah atau perubahan lokasi industry yang dapat disukai atau tidak disukai pemerintah. Hal tersebut bukan merupakan masalah bagi pembuat peta. Kita menilai peta berdasarkan seberapa baik peta itu mewakili fakta. Orang dapat bereaksi terhadap peta tersebut sesuai kehendaknya.

Diminta :
a. Jelaskan mengapa netralitas merupakan kualitas laporan keuangan yang penting.
b. Identifikasikan contoh dari kurangnya netralitas pada laporan akuntansi.


apa??

??